Jakarta (ANTARA) – Tiga nama calon Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang lolos seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah diumumkan dan akan segera diajukan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Ketiga nama tersebut adalah Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja.
Di antara ketiga kandidat tersebut, ada salah satu nama yang datang dari kalangan birokrat, yakni Ahmad Purbaja. Ia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.
Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Halmahera Timur. Ia dikukuhkan sebagai Pjs. Halmahera Timur oleh Pj. Gubernur Maluku Utara Samsuddin A. Kadir pada 24 September 2024.
Berdasarkan sumber resmi, tertulis nama pria kelahiran Ternate 28 Maret 1978 itu ialah Ahmad Purbaja, namun dalam keseharian penulisan namanya kerap diubah menjadi Ahmad Purbaya.
Melansir RRI, Ia menikah dengan Yanti Thamrin dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Talita Humaira Purbaja, Khansa Khaila Purbaja, dan Mikail Ali Purbaja.
Ahmad Purbaja menempuh pendidikan mulai di SD Negeri 1 Tual, dan SMP Negeri 1 Ternate. Ia kemudian hijrah ke Jawa Timur, untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Surabaya.
Baca juga: Kemenimipas: Tiga nama calon Dirjen Imigrasi akan diajukan ke Presiden
Ia lantas melanjutkan pendidikan perguruan tinggi S1 Teknik Manajemen Industri Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, lalu S2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dan S3 Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
Adapun perjalanan kariernya sebagai seorang birokrat dimulai di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Ia mulanya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Halmahera Selatan.
Kariernya, terus menanjak hingga menduduki jabatan sebagai Sekretaris DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan, dan Plt. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan.
Setelah berkiprah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Ahmad Purbaja kemudian menduduki posisi penting di Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menjadi Kepala Biro Keuangan, hingga berubah menjadi Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara.
Kemudian pada tahun 2018, ia digeser menjadi Inspektur Provinsi Maluku Utara, sebelum dikembalikan lagi ke jabatan Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 hingga saat ini.
Baca juga: Plt Dirjen pastikan setiap kantor imigrasi ramah kelompok rentan
Diketahui, ia juga aktif mengikuti pendidikan kedinasan seperti, PPRA LXV Tahun 2023 oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tingkat I hingga Tingkat IV.
Saat menjabat di BPKAD Maluku Utara, ia pernah menciptakan inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Online hingga Samsat Terapung. Adapun dalam hal organisasi, ia diketahui menjabat sebagai Ketua Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) Polri Maluku Utara.
Namanya sempat dikaitkan pula dengan sejumlah kasus korupsi, di antaranya ia sempat menjadi saksi dalam kasus suap kepada eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ia juga sempat diperiksa oleh tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal “Billfish” Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara.
Baca juga: Pakar hukum nilai Dirjen Imigrasi jalur karier lebih paham persoalan
Baca juga: Kemenimipas: Enam peserta lolos seleksi calon Dirjen Imigrasi dan Staf Ahli
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
